![]() |
| Desa Brengkok berada di Kecamatan Susukan yang masuk 10 besar untuk wilayah Banjarnegara Barat |
Di Kabupaten Banjarnegara, saat ini ada 10 besar desa percontohan anti korupsi, salahsatunya Desa Brengkok.
Desa Brengkok berada di Kecamatan Susukan yang masuk 10 besar untuk wilayah Banjarnegara Barat, sehingga wujud nyata dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang anggaran selalu dipampangkan dan dilaporkan secara rinci.
“Memang selama ini, kami Pemerintah Desa Brengkok selalu mengutamakan transparansi pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat, karena kan itu uang masyarakat yang dibuat untuk membangun, salahsatunya proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), makanya papan proyek kita pasang, dan semua pekerja asli warga Desa Brengkok, kan ini ada tiga titik lokasi,” jelas Kades Paryan, saat ditemui di lokasi proyek, Senin, (23/9/2024).
Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi, khususnya di bidang infrastruktur, Kades Paryan juga mengatakan, "dalam bekerja kita kerjakan pakai hati. Kuncinya disitu. Apalagi kita sebagai pelayan masyarakat yang diberikan amanah, harus benar-benar menjaga rasa tanggungjawab, kan mereka juga ikut mengawasi apa yang kita kerjakan.
Hal sama juga disampaikan Ketua P3TGAI Mardiono, menurutnya dalam pengerjaan proyek, selain mengedepankan spek yang sesuai dengan RAB yang sudah ditetapkan, juga aturan pengerjaan dengan sistem swakelola sebagai arahan dari Kementerian harus wajib dilaksanakan.
“Swakelola kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat agar bisa ikut bekerja, dan juga memberi mereka tanggungjawab tentang hasil akhir, kan itu proyek yang menggunakan masyarakat juga nanti, jadi kalau pengerjaan jelek pasti mereka juga yang kena jelek, makanya itu saya mencoba menjaga transparansi, ayo bersama bangun desa kita sendiri, agar bisa lebih baik lagi,” tegas Mardiono.
Sebagai satu-satunya desa yang ditunjuk sebagai percontohan anti korupsi di Kecamatan Susukan, Brengkok saat ini masih banyak harapan dan berkesempatan maju di tingkat provinsi, karena penilaian yang dilakukan tim monitoring kabupaten masih terus berjalan untuk menentukan siapa yang layak menjadi perwakilan ke tingkat selanjutnya. (ln)
